Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Abstract

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, negara semakin menguat vis a vis masyarakat sipil. Survei SMRC (2021) menyebutkan persentase orang yang takut bicara politik meningkat tajam dibanding 10 tahun sebelumnya. Media mainstream juga membatasi tampilnya orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Tapi, pada saat yang sama muncul media sosial sebagai alternatif untuk bersuara, salah satunya adalah Youtube. Dalam beberapa tahun terakhir, para aktivis politik secara rutin menggunakan Youtube untuk melakukan kritik terhadap kebijakan negara. Di pihak lain, negara bereaksi dengan berbagai macam instrumen, di antaranya membentuk yang disebut “buzzer” untuk melakukan serangan balik dan ancaman pemidanaan. Sejumlah aktivis Youtube dipidanakan karena konten yang dibuatnya. Menghadapi ancaman pemidanaan, para aktivis Youtube berusaha memproteksi diri dengan membentuk lembaga pers. Penelitian ini ingin mengetahui pola oposisi masyarakat sipil  kontra negara di era teknologi komunikasi dan meluasnya penggunaan media sosial, sekaligus ingin mengetahui bentuk-bentuk respons negara terhadap gerakan kritis masyarakat sipil melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk meneropong dialektika antara negara dan masyarakat sipil tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber primer berasal dari wawancara mendalam dengan para “aktivis Youtube”.