Journal of Governance and Local Politics (JGLP)

Towards Sustainable Food Security: Initiation of Adaptive Policies to the Climate Crisis in Baubau City, Southeast Sulawesi

2024-11-21T11:21:23+00:00

This research highlights the urgency of food security in Baubau City, Southeast Sulawesi, which is threatened by climate change and damage to agricultural land due to drought. This study aims to formulate adaptive policies to increase food security through analyzing the impacts of climate change and evaluating existing policies. This study maximizes qualitative methods through observation, documentation and interviews. The data that was successfully obtained was then transcribed and transferred into the NVivo 12 Plus analysis tool for data coding. Next, data visualization is carried out to assist analysis. This research found that climate change has significantly affected agricultural productivity and food availability in Baubau City through extreme rainfall fluctuations and increased temperatures. Declining crop yields and disrupted cropping patterns have led to local food shortages and increased food prices, especially for low-income families. To overcome these challenges, policies such as the Mother's Kitchen Garden Program and agricultural intensification need to be balanced with more comprehensive mitigation strategies, including the development of climate-resilient agricultural techniques, improved water management infrastructure, early warning systems, and farmer education. These findings emphasize the need for adaptive policies to improve food security and agricultural efficiency amidst the climate crisis.

How The Role of Celebrity Cadres in The Digital Political Campaign of The National Mandate Party in 2024 Election

2024-11-21T11:22:30+00:00

This research explains the role of celebrities in the digital political campaign conducted by the National Mandate Party (PAN) in the 2024 election. This research uses a qualitative method with a case study approach. Furthermore, this research also used NVIVO 12 plus tools in analyzing data. The findings in this study explain that PAN celebrity cadres have two dominant roles in digital political campaigns, namely creating creative content and also mobilizing fan bases. These celebrities use their personal social media capital to conduct political campaigns, both by creating short videos and memes. Likewise, in gathering the support of their fans in the form of building an active online community. Furthermore, Instagram is the most dominant social media used for political campaigns by these celebrities. Then, TikTok social media is also the second dominant one used for political campaigns. Then, there are YouTube and Facebook which are also used for political campaigns. The implications of this research explain that today's digital power can be used effectively in political campaign strategies that have a positive impact on party votes in elections.

The Dynamic of Actors' Relation to the Susceptible Condition of the Village Participatory Democracy

2024-11-21T11:23:18+00:00

This article deals with the implementation dynamics of the Village Law in a particular context that reflects the practice of developing participatory democracy. The effective administration of village development necessitates the cultivation of a collective ethos to foster a sense of kinship and cooperation and to promote the integration of social justice principles. In essence, effective governance necessitates accountability and participation, whereby the village government is responsible for transparently reporting and justifying all development operations or programs to residents under regulations outlined in the Village Law. Furthermore, residents should be actively engaged and involved in all phases of the development process. This study employed a descriptive approach and purposive sample technique to select key informants from government officials and citizens of Soriutu Village, located in the Manggelewa District of Dompu Regency, inside the West Nusa Tenggara Province. This essay examined the dynamics of actors' relationships in the management of development activities, specifically focusing on the leadership style of the village head from 2010 to 2016. The autocratic leadership style in Soriutu Village hinders the inclusion of inhabitants in all stages of village development governance, impeding the achievement of participatory democracy. This study's findings could enhance the theoretical understanding of leadership styles, community participation, transparency, informal participation preferences, participatory democracy, deliberative democracy critiques, and optimal village development management models.

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Regulasi dan Budaya Sadar Bencana di Masyarakat Perkotaan: Studi kasus di Kota Makassar

2024-11-21T11:24:44+00:00

Urgensi penelitian ini tergambar dari fakta bahwa Makassar merupakan wilayah yang rentan terhadap berbagai risiko bencana alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan regulasi serta budaya sadar bencana masyarakat di wilayah perkotaan, dengan fokus pada studi kasus di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus dan divalidasi melalui triangulasi data. Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa Kota Makassar mengalami variasi dalam jenis dan frekuensi bencana antara 2019 hingga 2023, dengan peningkatan dalam kejadian banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Data ini mencerminkan dampak perubahan iklim dan perlunya penyesuaian dalam strategi mitigasi bencana. Regulasi pemerintah mencakup kebijakan mitigasi seperti rencana tanggap darurat, peta risiko, dan perbaikan infrastruktur, serta sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat. Integrasi antara regulasi pemerintah dan keterlibatan masyarakat penting untuk mengurangi dampak bencana dan meningkatkan ketahanan Kota Makassar. Peran pemerintah dalam pengembangan regulasi dan budaya sadar bencana di masyarakat perkotaan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana melalui perumusan kebijakan yang efektif, implementasi infrastruktur mitigasi, dan peningkatan kesadaran serta keterlibatan masyarakat.

Kebijakan Terintegrasi Untuk Ketahanan Lingkungan Melalui Resolusi Polusi Plastik di Kabupaten Gowa

2024-11-21T11:26:13+00:00

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi Resolusi Polusi Plastik di Kabupaten Gowa, menghadapi masalah utama polusi plastik yang serius dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi pengurangan plastik sekali pakai dan peningkatan infrastruktur daur ulang, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD), serta analisis data menggunakan Nvivo 12 Plus. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan pengelolaan polusi plastik di Kabupaten Gowa, termasuk regulasi yang tidak memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, kekurangan sumber daya, dan koordinasi yang lemah. Regulasi yang kurang jelas dan edukasi publik yang minim menghambat efektivitas kebijakan. Solusi yang direkomendasikan meliputi reformasi regulasi, peningkatan kampanye kesadaran, serta investasi dalam infrastruktur daur ulang. Peningkatan koordinasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan dan mendukung keberlanjutan lingkungan lokal.

Pengembangan Kebijakan: Mendorong Pemerintah Kota Makassar Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Pencegahan Stunting

2024-11-21T11:27:08+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dengan prevalensi stunting yang masih tinggi di beberapa kecamatan, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan yang ada berfungsi dalam mengurangi prevalensi stunting dan menemukan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis data kualitatif dari sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk data prevalensi stunting dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk menganalisis data kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek kebijakan pencegahan stunting, seperti program pemberian makanan bergizi dan kampanye edukasi, masih ada kendala signifikan yang menghambat efektivitasnya. Hambatan utama termasuk kurangnya integrasi regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang lemah antara berbagai pihak. Penelitian ini merekomendasikan reformasi dalam kebijakan, peningkatan alokasi anggaran, serta pendekatan edukasi yang lebih adaptif dan berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas pencegahan stunting dan mengurangi prevalensi stunting secara signifikan di Kota Makassar.

Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia

2024-11-21T11:29:27+00:00

Penyebaran hoaks dan disinformasi di Indonesia semakin meningkat, terutama selama periode krisis seperti pemilu dan pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyebaran hoaks terhadap ketahanan nasional, khususnya dalam konteks sosial-politik. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, MAFINDO, serta studi akademik terdahulu. Data sekunder ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola penyebaran disinformasi, terutama melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah, memperburuk polarisasi politik, dan mengancam stabilitas sosial. Disinformasi yang tersebar luas memanfaatkan literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat, sehingga mempersulit usaha mitigasi. Kesimpulannya, penyebaran hoaks melalui media sosial tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap opini publik, tetapi juga mempengaruhi ketahanan nasional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital dan penguatan regulasi media sosial untuk mengurangi dampak disinformasi. Langkah ini mencakup kampanye edukasi literasi digital yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat serta kebijakan yang lebih tegas pada platform media sosial untuk mengontrol penyebaran konten disinformasi. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital juga diperlukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengendalian informasi.

The Performance Achievement of Bureaucratic Reform in Bima Regency: A Perspective of Public Administration

2024-11-21T11:30:55+00:00

This research aims to analyze the achievements of bureaucratic reform in Bima Regency, Indonesia, with a focus on the aspects of transparency in public administration, the application of merit system in employee management, optimization of public services, and the implementation of bureaucracy simplification policies based on information technology. In this context, the research highlights the importance of these aspects in enhancing accountability, efficiency, and quality of public services. The research methodology used is qualitative descriptive, collecting data through interviews, literature reviews, and data analysis from primary and secondary sources. The results of the research indicate that the implementation of bureaucratic reform in Bima Regency has progressed, especially in terms of transparency in public administration, the application of merit system, and the adoption of information technology. The Unqualified Opinion from the Supreme Audit Agency (BPK) on the Regional Government Financial Report signifies success in maintaining transparency, while the adoption of E-Government applications has improved efficiency and transparency in various government sectors. However, there are still challenges such as deviations in employee selection procedures and complaints regarding the quality of public services, indicating the need for additional steps to ensure the overall success of bureaucratic reform. Despite obstacles in implementation, these positive trends reflect successful efforts in adopting information technology as a tool to enhance administrative efficiency and the quality of public services, reflecting the commitment of local governments to improve governance that is more efficient, transparent, and responsive to the needs of the community.

The Dynamics of Digital Transformation in Celuk Village: Opportunities, Challenges, and Readiness

2024-11-21T11:32:28+00:00

This research aims to analyze the dynamics of digital transformation in Celuk Village with a focus on opportunities, challenges and village readiness in adopting digital technology. Using the Technology Acceptance Model (TAM) framework, this research evaluates perceived usefulness (PU), ease of use (Perceived Ease of Use/PEOU), attitudes towards using technology (Attitude Toward Using Technology), behavioral intentions to use technology (Behavioral Intention to Use Technology), and actual use of technology in the context of digitalization of village government. Research findings show that the Celuk Village Government has started a digitalization initiative by developing a village website that provides information and catalogs of silver crafts. This website is considered a significant first step in increasing the transparency and accessibility of information. However, digital administrative services are still in the development stage and have not been fully implemented. The main opportunity lies in the relatively high readiness of village officials' human resources (HR) in adopting technology, as well as basic infrastructure such as public Wi-Fi that supports access to digital information. Village communities also show a fairly good level of digital literacy, especially in the context of using technology to promote local products.

Membangun Budaya Pelayanan Publik yang Ramah: Implementasi Teknologi Digital dalam Birokrasi Pemerintahan

2024-11-22T06:47:25+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi teknologi digital dalam membangun budaya pelayanan publik yang ramah di birokrasi pemerintahan Papua. Fokus utama adalah bagaimana penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pegawai pemerintah serta pengguna layanan publik di beberapa instansi di Papua. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam implementasi teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital telah mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat, namun terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan investasi dalam infrastruktur digital serta pelatihan berkelanjutan bagi aparatur untuk memastikan keberlanjutan inovasi teknologi dalam pelayanan publik.

Model Intervensi Terpadu dalam Mengatasi Prevalensi Stunting di Kota Bima

2024-11-21T11:35:22+00:00

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model intervensi terpadu untuk menurunkan prevalensi stunting di Kota Bima. Berdasarkan data 2019-2024, prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan fluktuasi, dengan tingkat nasional sebesar 12,1% pada 2019, yang kemudian menurun menjadi 8,9% pada 2023. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), prevalensi stunting awalnya berada di 20,2% dan menurun menjadi 15,8% pada 2024. Kemudian di Kota Bima, prevalensi stunting tercatat sebesar 11,3% pada awal 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kota Bima menurun menjadi 9,84% pada Juli 2024, terutama karena peningkatan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang melalui program seperti GERMAS dan distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta masif nya program “Si Darling” (Inovasi Dapur Lawan Stunting). Meski demikian, intervensi yang kurang terkoordinasi masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian mencakup penguatan kebijakan yang lebih komprehensif serta sinergi antar-lembaga untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, sehingga target penurunan stunting dapat tercapai secara berkelanjutan di Kota Bima.

Dampak Otonomi Khusus pada Pembangunan Ekonomi di Papua

2024-11-21T11:37:35+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) terhadap pembangunan ekonomi di Papua. Menggunakan metode campuran dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Otsus dalam memajukan sektor ekonomi lokal. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis data sekunder dari laporan pemerintah, serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Variabel utama yang dianalisis meliputi alokasi dana Otsus, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Otsus telah berhasil meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memberikan dorongan finansial signifikan, masalah ketimpangan, korupsi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi kebijakan dan pengawasan yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan dampak Otsus dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.

Memperkuat Produktivitas Kerja: Peran Kepemimpinan Transformasional dan Kepuasan Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

2024-11-21T11:39:42+00:00

Setiap organisasi harus mampu bertahan dan bersaing dengan organisasi lain. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas pegawai melalui peran kepemimpinan dan menciptakan kepuasan kerja bagi pegawai yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas pegawai.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produktivitas kerja, peran kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data menggunakan data dengan teknik kuesioner yang populasinya didapatkan dari seluruh pegawai pada Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 47 orang. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan transformasional secara signifikan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai, produktivitas kerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, peran kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengaruh Beban Kerja dan Fasilitas Kerja terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan

2024-11-21T11:42:40+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Beban Kerja dan Fasilitas Kerja terhadap Efektivitas Kerja pada Balai Prasarana Permukiman WilayahSulawesi Selatan. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dalam bentuk G-form. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan pada Satuan Kerja Wilayah 1 yang berjumlah 35 responden. Hasil kuesioner tersebut telah diuji validitas dan reabilitasnya, dan juga telah diuji asumsi klasik berupa asumsi normalitas dan asumsi heterokedastisitasnya. Metode analisis data menggunakan teknik Analisa regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan terbukti atau diterima dimana hasil uji hipotesis yang pertama negatif dan signifikan yang artinya bahwa Beban Kerja berpengaruh negative dan signifikan terhadap Efektivitas Kerja. Dan hasil uji hipotesis yang kedua positif dan signifikan yang artinya Fasilitas Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Kerja.

Tata Kelola Objek Wisata Alam Tugu Equator Di Dusun Tua Oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan

2024-11-21T11:46:20+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola Tugu Equator sebagai objek wisata alam oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara dengan pengunjung dan masyarakat lokal, serta analisis konten dari dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tugu Equator tidak hanya berfungsi sebagai penanda geografis, tetapi juga sebagai simbol identitas lokal yang memperkuat kebanggaan masyarakat. Penempatan strategis tugu di area terbuka meningkatkan aksesibilitas dan menciptakan peluang bagi interaksi sosial dan kegiatan budaya. Meskipun demikian, tantangan dalam hal pemeliharaan fasilitas dan pengelolaan lingkungan perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan bagi pengunjung. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemeliharaan, pengembangan fasilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Tugu Equator untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Evaluasi Penerapan Manajemen Strategi Pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Kepariwisataan Di Kabupaten Wajo

2024-11-21T11:48:51+00:00

Abstract: This study aims to evaluate the extent to which strategic management is implemented at the Sports and Tourism Youth Service in tourism development in Wajo District. as well as to find out the supporting and inhibiting factors for the implementation of strategic management at the Youth Sports and Tourism Office in tourism development in Wajo Regency. The research method uses qualitative research methods, which are located at Disporapar Wajo. The research targets consisted of the Head of Disporapar and Wajo Disporapar Employees. The informant determination technique used purposive sampling consisting of key informants and supporting informants. Data collection techniques consist of interviews, observation, and documentation. Research data sources consist of person, place, and paper. The results of the evaluation of the implementation of the Disporapar management strategy in tourism development in Wajo Regency show that the evaluation of the implementation of strategy management at the Youth Sports and Tourism Office in tourism development in Wajo Regency has been running effectively and efficiently and the implementation process and stages are reviewed from a good research aspect. The supporting factors in implementing strategic management at the Youth Sports and Tourism Office are the support from the government, the birth of rules and guidelines, the partnerships and collaborations that are owned and the involvement of universities. While the inhibiting factors in its development are the limited amount of the budget, as well as the lack of potential human resources in the tourism sector

Evaluasi Implementasi Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Penurunan Stunting di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung

2024-11-21T11:50:40+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru, dengan fokus pada peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penurunan stunting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan lokasi penelitian di Nagari Kandang Baru, Kabupaten Sijunjung. Data ini dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung dilakukan beberapa upaya yaitu melakukan penyuluhan/Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial, melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko stunting. Namun demikian, implementasi peran TPK dalam penurunan stunting belum terlaksana dengan optimal karena terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut misalnya, dalam melakukan penyuluhan/Komunikasi Informasi dan Edukasi belum optimal, TPK kesulitan dalam melakukan pendampingan kepada anak yang terkena stunting karena belum mampu meyakinkan keluarga, dan masih kurangnya anggara yang diberikan untuk TPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi peran TPK dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru masih belum optimal di lakukan.

Dilema Etis dan Imparsialitas Birokrasi pada Pilkada Serentak Kota Bima 2024

2024-11-21T11:53:22+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena tekanan politik terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada Serentak 2024 di Kota Bima, dengan fokus pada dilema etis yang mengancam netralitas dan imparsialitas birokrasi. Meskipun ASN seharusnya profesional dan netral, mereka kerap terjebak dalam tekanan politik dari elite lokal, menciptakan konflik antara kepatuhan terhadap regulasi dan desakan untuk mendukung calon tertentu, yang pada akhirnya merusak kredibilitas birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ASN, pejabat pemerintahan, pengawas pemilu, dan pengamat politik, serta observasi partisipatif terhadap dinamika politik di Kota Bima. Hasil analisis menunjukkan bahwa ASN sering dihadapkan pada tekanan politik signifikan, menciptakan dilema etis dan mengancam integritas birokrasi. Tekanan ini, jika diabaikan, dapat merusak netralitas ASN yang seharusnya independen. Selain itu, ancaman terhadap karier ASN yang menolak tekanan politik semakin memperparah situasi. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman ASN terhadap regulasi netralitas semakin memperburuk kondisi, yang berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan integritas demokrasi lokal. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan untuk reformasi birokrasi yang lebih kuat dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil di Kota Bima.

A Meta-Analysis of Sustanainability Development Goals (SDGs) During the Covid-19 Pandemic

2024-12-10T01:09:49+00:00

This study is a bibliometric analysis to determine the map of the development of the sustainability study of development goals during the COVID-19 pandemic by searching through Scopus with the keywords "SDGs" "COVID-19" in various international journals. The authors used the Scopus search engine to find random journals and identify publications related to sustainable development goals. This study implemented a data visualization software called VOSviewer to find out biometric Bil maps to analyze the results and trends in information production in the Sustainability Development Goals during the COVID-19 pandemic. The theme was then integrated into the Nvivo 12 plus software to produce the Sustainability Development Goals project. This study indicated that the development of research in 2021 is immensely increasing. The development of the dominant theme processed in NVivo12 Plus showed that the most prevalent word development appeared. Sustainability Switzerland journals published the most articles and were seen from research articles, followed by reviews, conference papers, notes, and editorials. The relationship theme in the Sustainability Development Goals (SDGs) studies during the COVID-19 pandemic was divided into 7 clusters or seven parts.