Journal of Governance and Local Politics (JGLP)

Implementing Digital Literacy Policies and the Challenges of Towards Smart City in Palembang City

2023-11-12T08:50:05+00:00

This research examines digital literacy's role in supporting smart city development in Palembang City by focusing on four key aspects, including digital skills, digital safety, digital ethics, and digital culture. This study uses a qualitative descriptive approach to use primary and secondary data. The analysis tool used is Nvivo 12 Plus. These findings successfully analyze the challenges faced in integrating digital literacy in smart city development, including digital literacy gaps, privacy concerns, lack of awareness of benefits, technical challenges, and cultural changes. In addition, the role of government and regulation and cross-sector collaboration are also explained as important factors in creating an environment that supports holistic digital literacy. The results of this study provide a comprehensive view of how digital literacy can play a key role in facing challenges and optimizing the benefits of smart technology in the development of inclusive and sustainable smart cities. This research contributes to stakeholders involved in planning and implementing smart cities, as well as providing directions for effective digital literacy efforts in the future.

Electronic Democracy: Enhancing Participation and Transparency through E-Voting

2023-11-12T08:50:05+00:00

This study aims to examine the implementation of the e-voting system in Indonesia, focusing on its stages, challenges, and potential. The methods employed include document analysis and literature review related to e-voting, encompassing case studies of implementation in Belgium and the Netherlands. The study found that the implementation of e-voting in Indonesia is still in its initial stage and is limited by the uneven distribution of electronic identification (e-KTP). E-voting has the potential to simplify the election process in Indonesia, an archipelagic nation, thereby saving time and costs. However, challenges related to data security, process confidentiality, and election integrity must be addressed. Furthermore, the implementation of e-voting requires supportive infrastructure, adequate public education, and a robust legal framework. The findings of this study indicate that, although e-voting offers efficiency, the decision to adopt it should be made thoughtfully, weighing the pros and cons, as well as considering its impact on public participation.

Smart Society Development through the Initiation of New Library Infrastructure Development in Gowa Regency

2023-11-12T08:50:06+00:00

This research discusses the Gowa Regency Government's initiative to build a new library infrastructure as a step towards developing a smart society. In this ever-evolving information age, libraries are places to read books and knowledge centers that support digital literacy and intellectual growth. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The analytical tool that is maximized is Nvivo 12 Plus. The research results show that constructing a new library infrastructure has increased people's access to digital knowledge and literacy. Inclusive design has enabled the participation of all walks of life, while digital library services have expanded the range of educational resources. Government coordination has also supported efficiency in project implementation. However, low digital literacy and data privacy protection require further attention. This research provides an in-depth look at how library infrastructure development can contribute to developing a smart society, with particular attention to the still-needed improvements.

Urgency in Urban Flood Disaster Mitigation: Response and Policy Initiation by Makassar City Government

2023-11-12T08:50:06+00:00

This study examines the urgency and efforts to mitigate urban flood risk in Makassar City by identifying the factors that cause high flood risk and analyzing the steps taken by the government. This research method uses a qualitative approach. The data collection stage involves interviews, observation, and document review. The data obtained is then transferred into an analysis tool for data coding using Nvivo 12 Plus. The research findings indicate that Makassar City faces a significant risk of flooding caused by high rainfall, increasingly extreme climate change, rapid population growth, poor land use change, and ineffective water management. Makassar City Government has responded by increasing budget capacity, improving drainage systems, developing early warning systems, conducting public awareness campaigns, and adopting cross-sectoral cooperation. This study can become policy recommendations in the future with a focus on expanding drainage infrastructure, more coordinated spatial planning, monitoring climate change, increasing public awareness, and strengthening inter-agency collaboration.

The Effect of Social Media on Increasing Interest in Visiting Loang Baloq Tourism in Mataram City

2023-11-12T08:50:07+00:00

The relevance of social media in the tourist industry, which relies heavily on effective communication because its clients are travelers, is gaining more prominence. The tourism industry is information-intensive and heavily dependent on effective communication. This study analyzes social media's effect on increasing interest in visiting Loang Baloq tourism in Mataram city. The research method used in this study is a quantitative method using the smartPLS 3 tool to test the reliability of regression and hypothesis testing. Furthermore, the results of this study show that the theoretical contribution of this research can be briefly summarized as follows: social media tourist attraction significantly influences visiting intentions positively and significantly towards visiting purposes with p values of 0.000 and 0.041, respectively. Social media can support and increase tourist attraction to Loang Baloq Mataram tourism

Efektivitas Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

2023-11-12T08:50:07+00:00

Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, memproses dugaan pelanggaran, menangani dan menindak pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa terkait proses Pemilu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, staff divisi PPHM, staff divisi SDM. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles & Hubermn, yang meliputi; pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaantitas kerja Bawaslu mengalami peningkatan beban kerja karena adanya pandemi dan peningkatan produktivitas kerja dengan memanfaatkan teknologi sehingga sudah dapat dikatakan efektif. Kualitas kerja Bawaslu berhasil meraih penghargaan Model Inovasi Pengawasan, tetapi belum menerapkan survei kepuasan masyarakat untuk menilai kinerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Dalam pemanfaatan waktu, Bawaslu telah menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan telah menentukan skala prioritas. Kemampuan karyawan serta attitude kerja dalam jajaran tim pengawas juga melibatkan masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilu. Pelanggaran masih dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan yang termasuk tim pengawas Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam Mewujudkan Ketahanan Kota Pascabencana Banjir

2023-11-12T08:50:08+00:00

Penelitian ini menginvestigasi upaya dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan ketahanan kota pascabencana banjir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah berupaya keras dalam menghadapi risiko banjir melalui kebijakan mitigasi risiko banjir yang cukup solid. Investasi dalam pengembangan infrastruktur dan sistem drainase telah dilakukan, dan sistem peringatan dini telah diimplementasikan. Upaya edukasi masyarakat juga telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko banjir. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang masih dihadapi pemerintah, termasuk keterbatasan sumberdaya, perubahan iklim yang meningkatkan kompleksitas risiko banjir, kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan, dan masalah perkotaan yang tidak teratur. Hambatan-hambatan ini menekankan urgensi untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam merespons perubahan iklim dan memastikan perencanaan perkotaan yang lebih teratur. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Langkah-langkah adaptif, kampanye kesadaran publik yang efektif, dan perencanaan perkotaan yang terkoordinasi adalah kunci untuk membangun ketahanan kota yang lebih baik terhadap banjir di Kota Makassar.

Kolaborasi Pemerintah Desa dan PT STM dalam Pengembangan Pendidikan Melalui Program CSR

2023-11-12T08:50:08+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kolaborasi Pemerintah Desa Dan PT STM Dalam Pengembangan Pendidikan Melalui Program CSR. Kemudian, Metode penelitian yang di gunakan adalah penlitian kulitatif deskriptif,, Sumber data pada penelitian ini adalah sember adalah data Skunder dengan teknik pengumpulan Observasi dan dokumentasi. Kemudian, rteknik analisis data yaitu pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa dalam membangun kerjasama perlu adanya Regulasi, dalam penetapan regulasi melalui sebuah kesepakatan besama, terbentuk sebuah Perda yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan swasta, mulai dari jenis program hingga sangsi untuk perusahaan apabila tidak menjalankan kewajibannya mengeluarkan program CSR, regulasi yang mengikat PT.STM dan pemerintah setempat adalah Perda Kabupaten Dompu No.04 tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Peering Through the Digital Window: Assessing Online Disclosure of the Public Procurement Data in Bima City

2023-11-12T08:50:09+00:00

This article explores the level of "online data disclosure" or "website-based transparency" concerning Open Government and Electronic Public Procurement. It specifically focuses on the availability and accessibility of procurement data on the official public procurement website of the Bima City Government, which can be found at https://lpse.bimakota.go.id/eproc4. The transparency indicator used by researchers to explore this issue is the Municipal Transparency Index (MTI) from Portugal's Transparência e Integridade Associação Cívica (TIAC). The unit of analysis boils down to website-based transparency of public procurement documents and the activities inherent in its management. The researchers used two types of data, namely (i) primary data, obtained directly through in-depth interviews with several informants determined by purposive sampling technique, from the management of the government's electronic procurement system; and (ii) secondary data, obtained through a literature study of official documents, mass media articles, internet news sites, and others. This research is intended to add to the empirical case study on the level of website-based transparency managed by local governments in Indonesia, where this aspect is reflected by data openness in its provision and accessibility, which is an important prerequisite for building transparency and a core part of the Open Government initiative. The official website of the Bima City Government's EPP currently does not show an indication of ideal openness in terms of data availability and accessibility, due to specific constraints in the form of budget limitations, staff competence, and the commitment of political leaders. Corruption allegations against certain elite in the city illustrate the vulnerability of goods and services procurement to the worst maladministration practices or abuse of power.

Implementasi Penyetaraan Jabatan Terhadap Pola Karier Pejabat Fungsional di Pemerintah Kabupaten Bima

2023-11-12T08:50:10+00:00

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penerapan penyederhanaan jabatan berdampak pada pola karier pejabat fungsional di Kabupaten Bima berdasarkan hasil penyetaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pendekatan teori George Edward III, penerapan penyetaraan jabatan masih belum optimal. Regulasi yang mengatur penyetaraan tidak konsisten, sehingga simplifikasi kompetensi dan batasan usia pejabat hasil penyetaraan dapat menghambat pola karier mereka. Hasil penyetaraan menunjukkan bahwa jabatan fungsional tidak sesuai dengan pendidikan dan kemampuan mereka. Kinerja pejabat fungsional hasil penyetaraan dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa 30% dari mereka berusia di atas 53 tahun, dan tercatat sekitar 5% pejabat fungsional hasil penyetaraan pada tahun 2021 telah berusia 57 tahun. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bima harus melakukan berbagai upaya strategis untuk memastikan bahwa keberadaan pejabat fungsional menguntungkan kelembagaan.

Penghambat Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Sistem Merit di BKPSDM Kabupaten Takalar

2023-11-12T08:50:10+00:00

Salah satu tujuan sistem merit menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu mengembangkan kemampuan ASN melalui pendidikan dan pelatihan, Kabupaten Takalar merupakan salah satu dari 4 daerah lainnya yang belum melaksanakan sistem merit di Sulawesi Selatan. Aspek manajemen kepegawaian yang masih dianggap lemah dan perlu mendapat perhatian serius, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang belum berbasis sistem merit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan dikompilasi dan dipetakan sehingga bisa diketahui bagaimana penghambat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis sistem merit di BKPSDM Kabupaten Takalar. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penghambat pelaksanaan pelatihan berbasis sistem merit adalah adanya resistensi terhadap perubahan dan kurangnya komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Takalar. Dengan permasalahan tersebut peneliti memberikan saran perlu adanya komunikasi terbuka terhadap seluruh anggota organisasi. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan, dan atau tulisan sehingga seluruh anggota organisasi akan menerima informasi dari satu sumber. Informasi yang disampaikan harus jelas, baik terkait dengan alasan mengapa dilakukan sebuah perubahan, tujuan melakukan perubahan, maupun manfaat perubahan bagi seluruh anggota organisasi untuk menanggulangi resistensi yang ada dan harus ada regulasi tingkat daerah yang mengatur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis sistem merit sehingga ada komitmen pimpinan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengembangan Ekonomi di Daerah

2023-11-12T08:50:11+00:00

Pemerintah Indonesia telah menerapkan desentralisasi yang luas sejak tahun 2004. Namun, banyak orang melihatnya dari sudut pandang yang sangat negatif. Pandangan bahwa otonomi daerah telah membawa lahir raja-raja kecil yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah juga telah disalahgunakan untuk menciptakan kebijakan diskriminatif yang menyebarkan primordialisme. Sangat sedikit orang yang melihat kebijakan otonomi daerah dari sisi positif. Makalah ini membahas inovasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah dalam merespons kewenangan yang diterima dari pemerintah pusat. Beberapa pemerintah daerah telah menggunakan peluang ini untuk mengembangkan kebijakan yang meningkatkan layanan publik untuk menarik investor. Beberapa kasus dibahas untuk menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah sangat serius dalam reformasi kebijakan mereka. Namun, studi perbandingan kasus dari distrik lokal akan disajikan untuk memahami implementasinya secara lebih mendalam. Bima adalah distrik kecil dan miskin.

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

2023-11-12T08:50:11+00:00

Perencanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa adalah suatu proses yang melibatkan pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna mencapai tujuan pembangunan desa yang optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 menjadi pedoman dalam upaya ini, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini difokuskan pada Desa Kalidawir, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Hasil observasi menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dan desainnya, yang disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan perencanaan pembangunan desa. Untuk menggali informasi yang lebih mendalam, penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) telah berjalan lancar, tetapi kurangnya partisipasi warga telah menyebabkan ide dan aspirasi mereka belum sepenuhnya tercermin dalam dokumen RPJM Desa. Ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, sehingga pembangunan infrastruktur dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.

Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah: Keberhasilan Dewanti Rumpoko Memenangkan Pilkada Kota Batu Periode 2017 – 2022

2023-11-12T08:50:12+00:00

Tujuan penelitian dalam artikel ini jelas akan membahas dan mengupas faktor-faktor yang membantu Dewanti hingga dapat memenangkan Pilkada di Kota Batu di periode 2017-2022. Metode penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti untuk menyajikan data dengan mendeskripsikan dan menjelaskan keseluruhan data secara lebih mendalam dan komprehensif. Kemenangan Dewanti tidak lain karena ada beberapa faktor pendukung, diantara dari ketiga faktor pendukung ialah ikatan politik kekerabatannya dengan sosok suaminya yang sebelumnya sudah terlebih dahulu menjabat sebagai Wali Kota Batu. Jika dilihat dari konsep politik kekerabatan, saat ini banyak garis suami-istri atau ayah-anak yang terjadi di beberapa daerah. Layaknya seperti Dewanti yang berhasil duduk sebagai Wali Kota dengan ikatan politik kekerabatan yang ditarik dari garis suami-istri. Sosok suaminya memiliki peranan cukup penting dalam factor keberhasilan Dewanti untuk bisa memenangkan Pilkada 2017 di Kota Batu. Politik kekerabatan memang menjadi modal utama dan besar bagi calon kandidat terutama calon perempuan dalam kontestasi Pilkada dan tidak sedikit ulasan negatif bermunculan akan fenomena tersebut. Ulasan negative akan hilang ketika para calon perempuan bisa membuktikan kinerja kemepimpinannya yang nyata diperjuangkan hanya untuk rakyatnya.

Efektivitas Program Jago Ceting (Jagongan Cegah Stunting) di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

2023-11-12T08:50:12+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas program Jago Ceting (Jagongan Cegah Stunting) di KelurahaniRangkah KecamataniTambaksari Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program (Jagongan Cegah Stunting) cukup efektif karena sudah sesuai dengan tujuan program yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu sebagai langkah penanganan, pencegahan, dan percepatanipenurunan angka stuntingidi KotaiSurabaya menuju KotaiSurabaya Zero Stunting guna meningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Selain itu, output dari pelaksanaan program (Jagongan Cegah Stunting) menunjukan hasil yang positif. Namun, dalam penerapannya masih butuh penigkatan kedepannya guna menghindari munculnya kasus stunting baru dan peningkatan dalam beberapa aspek, juga peningkatan frekuensi kegiatan program agar pelaksanaan program berjalan optimal dan efektif.

Analisis Politik Faktor Keberhasilan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo

2023-11-12T08:50:13+00:00

Penelitian ini ingin mencari penjelasan mengapa sebuah kebijakan yang sangat strategis bisa diputuskan dalam waktu yang cepat. Faktor apa saja yang memuluskan proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Tujuannya untuk mencari gambaran secara makro dari kasus yang sedang ditelaah bagi diskusi politik seputar efektivitas kebijakan secara lebih luas. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan ada beragam faktor institusionalisme yang memitigasi ketidakstabilan politik dan menghindari kebijakan menjadi tidak efektif. Faktor institusionalisme ini terbagi dalam topik kaitan hubungan presiden dengan partai politik serta dengan parlemen, yang di mana keduanya saling berkaitan. Faktor-faktor institusionalisme yang terkait dengan partai politik secara garis besar ada tiga hal. Pertama, realitas fraksionalisasi partai di dalam parlemen. Kedua, personalisasi politik yang begitu kuat untuk menempatkan para ketua umum atau pimpinan partai mengambil kebijakan. Ketiga, presiden memiliki hak prerogratif untuk menyusun kabinet. Hal ini diperkuat dengan realitas lemahnya faktor institusionalisasi partai politik dalam mengambil sebuah kebijakan dan sikap pragmatism politik. Keterkaitan faktor tersebut yang menjelaskan mengapa Presiden Jokowi mengubah halauan pembagian kekuasaanya dari “victory game” (hanya berbagi pada partai pengusung) menjadi “reciprocity game” (melibatkan unsur partai oposan ke dalam kekuasaan). Penerapan konfigurasi kekuasaan yang bersifat koalisional mengakibatkan adanya sumber daya politik yang memadahi bagi Presiden Jokowi merealisasikan beragam kebijakan. UU IKN merupakan manfestasi dari pemerintahan Jokowi koalisional akibat dorongan beragam faktor-faktor institusionalisme tersebut.

Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa Pasca Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018

2023-11-12T08:50:13+00:00

Reklamasi Teluk Benoa menjadi isu yang menarik dalam kontestasi politik lokal terutama dalam Pilgub Bali 2018. Fenomena gerakan penolakan kebijakan reklamasi Teluk Benoa yang mendapat dukungan dari sebagain besar masyarakat Bali, menjadi peluang bagi para kandidat dalam mendulang suara pada Pilgub Bali 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pasangan Wayan Koster dan Cok Ace sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pemenang, dalam memenuhi janji politiknya yang menyatakan turut menolak kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode kepustakaan atau studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Wayan Koster dan Cok Ace belum mampu mengakomodir dibatalkan atau direvisinya kebijakan reklamasi Teluk Benoa pada Perpres Nomor 51 tahun 2014. Meski kawasan Teluk Benoa akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim oleh Menteri Kelautan dan Kemaritiman dan dituangkan dalam Perda RZWP3K Provinsi Bali 2020-2040, namun kekuatan aturan masih dipegang oleh Perpres 51 Tahun 2014 terkait status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan pemanfaatan umum.

Analisis Faktor Pembentuk Soliditas Pada Partai Gerindra Tahun 2014–2023

2023-11-12T08:50:14+00:00

Tulisan ini ingin mengetahui penyebab kemampuan Partai Gerindra dalam mempertahankan soliditas partainya di tengah maraknya fenomena konflik dan perpecahan yang dialami partai politik. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teori soliditas. Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara mendalam kepada sejumlah pengurus DPP Partai Gerindra, serta mengumpulkan dokumen dari media, penelitian sebelumnya, dan dokumen internal partai. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa soliditas Partai Gerindra sejak 2014-2023 merupakan elaborasi tiga faktor yakni faktor ideologi, peran kepemimpinan serta peran kaderisasi dan rekrutmen yang berlaku. Meski dapat mendorong soliditas, namun peran kepemimpinan dapat bersifat kontradiktif. Di satu sisi dapat membahayakan soliditas karena kaitannya dengan ambisi pribadi atau konflik kepentingan antar elit. Ini celah dan keterbatasan yang tidak dapat peneliti lakukan dan dapat menjadi masukan bagi penelitian berikutnya.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program One Village One Product di Kabupaten Gowa

2023-11-12T08:50:14+00:00

Program One Village One Product (OVOP) merupakan program inovatif guna mengidentifikasi suatu produk lokal yang dapat dikembangkan untuk kemudian didampingi dalam perluasan pasar. Program OVOP menggunakan pendekatan pengemba ngan potensi daerah untuk menghasilkan satu produk kearifan lokal berkelas global namun tetap memiliki ciri khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari Program OVOP dilihat dari Aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa. Penulisan ini menggunakan metode deksriktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan Teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program One Village, One Product di Kabupaten Gowa belum terlaksana dengan efektif dikarenakan tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat, sehingga terjadi ketidakjelasan prosedur dalam pelaksanaannya.

Pembinaan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya

2023-11-12T08:50:15+00:00

Penelitian tentang Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, merupakan kajian deskriptif dalam upaya memberikan gambaran pada tiga hal utama yaitu, Street Based, Community Based dan Bimbingan Sosial. Dengan instrumen pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya teknik analisa yang dipilih berdasarkan pada tiga tahapan yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data dari hasil wawancara dengan sejumlah informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan street based dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Jayawijaya adalah dengan cara pemantauan langsung kelokasi tempat anak-anak jalanan berkumpul, ditempuh dalam upaya memberikan edukasi dan pendataan, dimana hasil pendataan terakhir yang dilakukan, terdapat 44 orang anak jalanan yang berhasil di data untuk selanjutnya akan dikumpulkan untuk mengikuti pembinaan dan sejauh ini hasilnya cukup positif. Dimana mampu menurunkan angka anak jalanan yang ada pada wilayah tersebut. Pendekatan dengan pola community based, merupakan suatu pola pendekatan dengan mengedukasi keluarga dari anak jalanan termasuk orang tua, implementasinya dengan cara memberikan pemahaman kepada keluarga akan pentingnya memahami peran dari masing-masing anggota keluarga yaitu bapak, ibu dan peran anak, dimana pendekatan ini ditempuh dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti dari unsur pemerintah, pemangku adat, unsur rohaniawan dan para Aktivis LSM. Pendekatan dengan pola bimbingan sosial adalah dengan mengadakan kegiatan secara rutin dengan tema pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar, dimana pada tahun ini kegiatan tersebut diikuti oleh 41 peserta dengan maksud membekali kapasitas mereka menjadi individu yang mandiri dan memahami tentang pola hidup sehat termasuk etika pergaulan di masyarakat dan pembinaan keagamaan.