Journal of Governance and Local Politics (JGLP)

Mapping Barriers to the Implementation of Public Policy Oversight Functions by the DPRD in Dumai City

Hidayati Hidayati, Yendri Nazir, Dita Fisdian Adni — Mon, 13 May 2024 00:00:00 +0000

This study aims to identify the main obstacles faced by the Dumai City Regional People's Representative Council (DPRD) in its supervisory function over public policy-making at the regional level. The research method used was secondary data analysis and a survey of members of the Dumai City DPRD. The findings show that the DPRD faces several monitoring obstacles, including dependence on local government, an imbalance of political power, limited resources, limited access to information, and a need for more awareness and skills in carrying out supervision. These findings imply the need for strategic action to minimize dependence on local governments, strengthen legislative control, more adequate resource allocation, and increase information disclosure and training for DPRD members. By overcoming these obstacles, the Dumai City DPRD can carry out its oversight role more effectively and contribute to good governance at the regional level.

The Fusion of the Bologna Process, Liberal Arts Education, and Indonesian Educational Transformation Ideas in the MBKM Policy

Rahmad Hidayat — Mon, 13 May 2024 00:00:00 +0000

Higher education in Indonesia is undergoing a vital transformation through the presence of the MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) policy, which combines the principles of the Bologna Process (BP) and Liberal Arts Education (LAE) to create an inclusive and dynamic learning environment. Under this context, this article aims to investigate the urgency and implications of combining the BP paradigm, LAE, and the idea of Indonesian educational transformation embedded in the MBKM policy and present the findings through a narrative overview approach that involves in-depth analysis of literature related to BP, LAE, and MBKM implementation in Indonesia. Through a narrative overview process, this article highlights the importance of academic freedom, a holistic approach, and the role of students as active agents in the learning process. The research findings confirm that MBKM is a step forward in providing relevant and responsive higher education in Indonesia. The fusion of the BP and LAE paradigms in MBKM holds a strong foundation for inclusive learning oriented towards preparing students with critical skills, adaptability and social responsibility. Thus, this article presents a complete understanding of the urgency and implications of combining the BP and LAE paradigms in MBKM and accentuates the importance of innovative interventions preparing students to become skilled and knowledgeable leaders in an era that continues to change rapidly.

Integrasi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Pesisir di Kabupaten Bima

Rifai Rifai, Haeril Haeril — Mon, 13 May 2024 07:13:26 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bima, dengan fokus pada pengembangan kesejahteraan pesisir yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan teori ekologi politik untuk menganalisis dinamika kekuasaan dalam degradasi lingkungan dan distribusi sumber daya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkap bahwa konflik kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bima terjadi akibat kurangnya kolaborasi antarstakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Dinamika kekuasaan dan distribusi sumber daya menciptakan ketidaksetaraan sosial ekonomi, dengan masyarakat pesisir mengalami ketergantungan signifikan terhadap sumber daya alam yang fluktuatif. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang kuat dan konsisten, serta pencegahan efektif untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pendekatan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas terbukti efektif dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis dan praktik pengelolaan, menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan global seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan yang tidak merata, khususnya dalam konteks pembangunan kesejahteraan pesisir di Kabupaten Bima.

Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya

Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri, Isna Fitria Agustina — Tue, 14 May 2024 02:34:49 +0000

Penelitian ini menyoroti peran sentral Bawaslu Surabaya dalam mencegah money politic pada Pemilu, menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder terkait kegiatan Bawaslu. Hasilnya menunjukkan inisiatif dan program, termasuk Pengawasan Partisipatif, yang signifikan dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak money politic. Strategi holistik, seperti akreditasi lembaga pemantau pemilu, pencegahan aktif, dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, telah memberikan kontribusi positif terhadap integritas proses demokrasi di tingkat lokal. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan pemilihan umum, dengan Pengawasan Partisipatif sebagai pilar utama. Implikasinya adalah perluasan pemahaman mengenai efektivitas peran Bawaslu dalam mencegah money politic, memberikan inspirasi bagi lembaga serupa di daerah lain untuk mengadopsi praktik terbaik dari Bawaslu Surabaya.

Strategi Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Sidoarjo

Fadila Rahcmawati, Ilmi Usrotin Choiriyah — Wed, 15 May 2024 01:20:21 +0000

Penanggulangan bencana adalah keharusan pemerintah daerah yang merupakan pemiimpin di daerahnya. Demi melakukan antisipasi supaya tidak menyebabkan terjadinya kerugian materiil diperlukan adanya kegiatan pencegahan sejak dini dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan pemerintah dan masyarakat memiliki andil penting dalam menghadapai bencana yang terjadi yang mana memerlukan antisipasi dari permerintah dan warga desa setempat supaya tidak mengakibatkan kerugian materiil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Strategi Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif menggunakan teknik pengumpulan datanya ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk penentuan informannya, penulis purposive sampling. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedungbanteng ada 4 (empat) yakni, Strategi bantuan BPBD, Strategi pemasangan pompa,Strategi pengajuan rumah pompa ke Dinas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Strategi kerja bakti. Penelitian ini memiliki hasil bahwa implementasi Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah belum maksimal karena di Desa Kedungbanteng masih mengalami kebanjiran,Keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi Presidensial

Abdul Rahman Basri, Muhammad Sawir, Santrio Kamaluddin, Rhina Pongtuluran — Wed, 15 May 2024 03:28:05 +0000

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan implikasi sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Variabel penelitian mencakup struktur kekuasaan eksekutif, pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, stabilitas politik, dan akuntabilitas pemerintah. Metode penelitian melibatkan analisis perbandingan sistem pemerintahan di negara-negara yang mewakili ketiga sistem tersebut, dengan mempertimbangkan sampel negara yang relevan dan menggunakan teknik analisis deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem presidensial cenderung memiliki eksekutif yang lebih kuat dan terpisah dari legislatif, sementara sistem parlementer menunjukkan integrasi yang lebih erat antara kedua cabang pemerintahan. Sementara itu, sistem semi-presidensial menggabungkan elemen dari kedua sistem. Implikasi dari perbedaan ini mencakup stabilitas politik, kualitas kebijakan, dan akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang desain dan kinerja sistem pemerintahan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di seluruh dunia.

Political Party Governance as an Institutional Challenge to the Democratic Regression in Indonesia

Andi Luhur Prianto — Mon, 27 May 2024 00:00:00 +0000

The trend of democratic regression in Indonesia has been explored by many political scholars. Institutional problems are considered to be the underlying issue in the regression of political democratization that was actually built on high optimism. This research identifies and analyses Indonesia's political party governance models: oligarchy-based, centralized, corporate-based, and personalized. A qualitative literature study analyzed data to understand each model's characteristics, impacts and challenges. The research results show that oligarchy-based party governance tends to result in conflicts of interest, political stagnation and unequal political opportunities. Centralization makes coordination easier but has the potential to cause internal conflict. Meanwhile, the corporate model can reduce corrupt practices and improve the quality of policies. However, personalization-based governance often results in undemocratic decisions and internal conflict. As a suggestion, research suggests the need for internal reform in political parties to increase transparency, active participation of party members, and accountability. In this way, it is hoped that political parties can better represent society's interests and strengthen democracy in Indonesia.

Kinerja Pelayanan E-KTP di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura

Siti Fatimah, Yulia Kala' Padang, La Juli — Mon, 27 May 2024 00:00:00 +0000

Distrik Jayapura Selatan merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam melakukan perekaman data e-KTP bagi masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada pelayanan perekaman e-KTP. Berbagai permasalahan yan terjadi diantaranya prosedur pelayanan dan waktu pembuatan e-KTP yang kurang jelas. Selain itu, kadang terjadi kesalahan dalam penginputan data. Sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja pelayanan e-KTP di Distrik Jayapura Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pembagian kuesioner kepada 3 responden yaitu: pihak pemerintah distrik, petugas perekaman, dan masyarakat yang telah melakukan perekaman e-KTP. Olah data yang dilakukan menggunakan kuisuner. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja pelayanan e-KTP di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dapat dikatakan baik, dilihat dari 3 fokus yaitu Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, dan Fasilitas/Sarana dan Prasana. Namun penerapan masih dianggap kurang baik bagi sebagian masyarakat utamanya dari kejelasan alur pelayanan dan waktu perekaman data e-KTP.

Dynamics of Governance and Private Partnership in Social Programme Implementation: A Comparative Study-Regency of Sinjai, Takalar and Bantaeng in Indonesia

Rusliadi Rusliadi, Dian Lestari, Iswadi Amiruddin, Dian Permata Puspita — Fri, 31 May 2024 00:00:00 +0000

This study aims to identify and analyze the collaboration between the government and the private sector in managing non-cash basic food assistance programs in three Regencies in Indonesia, namely Sinjai, Takalar, and Bantaeng Regencies. The program in the food sector began in 1998, aimed at ensuring the availability of rice at affordable prices for the poor, known as the Non-Cash Food Assistance program (Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT). It is hoped that the parties that cooperate in the delivery of the Non-Cash Food Assistance program (Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT) services will develop collaborative partnerships and depend on regional readiness. On the other hand, this has a negative impact because implementers in the regions are more flexible in controlling without oversight from the central government. Using a multi-case approach, this research employs a qualitative-explorative research method to examine Indonesia's non-cash food assistance program as a national initiative to fight poverty. Data was collected from interviews, field observations and applicable literature, then Nvivo 12 Pro was used to analyze the results. The study findings show that cooperation between the public and private sectors in the regions in implementing the basic food assistance program is still not optimal. The practice of corruption in program implementation is still an obstacle to implementation. Society accepts not according to the provisions, and the quality of commodities is far from expectations.