Analisis Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

  • Irfan. B STISIP 17-8-1945 Makassar
  • Dedy Herianto Universitas Pancasakti Makassar
  • Badu Ahmad Universitas Hasanuddin
Keywords: Standar pelayanan, Publik, Pelayanan publik

Abstract

Penerapan standar pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan publik utamanya penerbitan surat izin usaha perdagangan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan standar pelayanan publik dalam proses penerbitan izin usaha perdagangan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatiif yang dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. . Informan pada penelitian ini adalah petugas dan masyarakat yang mengajukan surat izin usaha perdagangan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi.  Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pedoman standar pelayanan publik di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dilihat dari berbagai indikator diantaranya; persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan belum memenuhi standar pelayanan dengan baik. Saran dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar perlu melakukan update secara berkala pada aplikasi serta melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada

References

Ahmad, B. (2018). Pelayanan publik teori dan praktik. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari

Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif. Semarang ; Widyakarya.

Ibie, E. N. (2021). Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Gunung Mas. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 2(2), 77. https://doi.org/10.20527/jpp.v2i2.3124

Irawan, B., Nizar, M., Akbar, P., & Khanz, A. H. (2020). Inovasi Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. Matra Pembaruan, 4(2), 135–145. https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.135-145

Kamaruddin Sellang. (2016). Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Kencana, N., Akbar, M. J., & ... (2019). Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasaan Pelanggan (Studi Kasus Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota …. Jurnal Pemerintahan Dan …, 2(1), 35–40. http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/649

Maulana, A. T. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika. Jurnal Signal, 9(2), 296. https://doi.org/10.33603/signal.v9i2.6283

Muhammad Sawir. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep. Teori dan Aplikasi). CV Budi Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Birokrasi_Pelayanan_Publik_Konsep_Teori/n5oCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=WAKTU+PELAYANAN&pg=PA138&printsec=frontcover

Nurhayati, H. (2020). Pengaruh Persyaratan Perizinan , Prosedur Perizinan Dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Di Kabupaten Sukabumi. 319–328.

Prasetio, E. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan melalui Online Single Analysis of the Quality of Licensing Services through Online Single Submission at the Investment Service and One Stop Integrated Licensing Service in Binjai City. 10(2), 710–727. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5176.

Putra. (2019). Pelayanan Publik dan Ketahanan nasional. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Sinambela. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Inisiatif Tahunan. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2018. Laporan Inisiatif Tahunan. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2019. Laporan Inisiatif Tahunan. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia

Sugiyono. 2013. Metode penelitian administrasi. Bandung: Alfabeta

Widoyoko, S. E.P. 2016. Teknik penyusunan instrument penelitian. Yogyakarta: pustaka Pelajar

Yeremis, T Keban. (2008). Enam Dimensi Srategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media

Yeremis, T Keban. 2014. Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi No 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan

Yeremis, T Keban. 2009. Undang- undang RI No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jakarta: Sekretariat DPR RI

Yeremis, T Keban. 2020. Panduan Pelayanan DPMPTSP Kota Makassar. Makassar: Panduan DPMPTSP

Published
2022-11-10