Analisis Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
Abstract
Penerapan standar pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan publik utamanya penerbitan surat izin usaha perdagangan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan standar pelayanan publik dalam proses penerbitan izin usaha perdagangan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatiif yang dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. . Informan pada penelitian ini adalah petugas dan masyarakat yang mengajukan surat izin usaha perdagangan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pedoman standar pelayanan publik di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dilihat dari berbagai indikator diantaranya; persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan belum memenuhi standar pelayanan dengan baik. Saran dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar perlu melakukan update secara berkala pada aplikasi serta melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada
References
Ahmad, B. (2018). Pelayanan publik teori dan praktik. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif. Semarang ; Widyakarya.
Ibie, E. N. (2021). Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Gunung Mas. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 2(2), 77. https://doi.org/10.20527/jpp.v2i2.3124
Irawan, B., Nizar, M., Akbar, P., & Khanz, A. H. (2020). Inovasi Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. Matra Pembaruan, 4(2), 135–145. https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.135-145
Kamaruddin Sellang. (2016). Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Kencana, N., Akbar, M. J., & ... (2019). Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasaan Pelanggan (Studi Kasus Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota …. Jurnal Pemerintahan Dan …, 2(1), 35–40. http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/649
Maulana, A. T. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika. Jurnal Signal, 9(2), 296. https://doi.org/10.33603/signal.v9i2.6283
Muhammad Sawir. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep. Teori dan Aplikasi). CV Budi Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Birokrasi_Pelayanan_Publik_Konsep_Teori/n5oCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=WAKTU+PELAYANAN&pg=PA138&printsec=frontcover
Nurhayati, H. (2020). Pengaruh Persyaratan Perizinan , Prosedur Perizinan Dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Di Kabupaten Sukabumi. 319–328.
Prasetio, E. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan melalui Online Single Analysis of the Quality of Licensing Services through Online Single Submission at the Investment Service and One Stop Integrated Licensing Service in Binjai City. 10(2), 710–727. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5176.
Putra. (2019). Pelayanan Publik dan Ketahanan nasional. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
Sinambela. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Inisiatif Tahunan. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2018. Laporan Inisiatif Tahunan. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2019. Laporan Inisiatif Tahunan. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia
Sugiyono. 2013. Metode penelitian administrasi. Bandung: Alfabeta
Widoyoko, S. E.P. 2016. Teknik penyusunan instrument penelitian. Yogyakarta: pustaka Pelajar
Yeremis, T Keban. (2008). Enam Dimensi Srategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media
Yeremis, T Keban. 2014. Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi No 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan
Yeremis, T Keban. 2009. Undang- undang RI No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jakarta: Sekretariat DPR RI
Yeremis, T Keban. 2020. Panduan Pelayanan DPMPTSP Kota Makassar. Makassar: Panduan DPMPTSP
Copyright (c) 2022 Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.