Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah

  • Muhammad Yusuf Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
  • Ainun Jariah Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
  • Sadar Sadar Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Keywords: New Public Service, Pelayanan Publik, Pelayanan Online

Abstract

Diberlakukannnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, menuntut setiap daerah untuk mampu mandiri mengatur dan mengelola segala kebutuhan rumah tangganya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu sumber pembiayaan yang menjadi potensi besar sebagai pendapatan asli daerah yaitu penerimaan pajak. Penggunaan kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan pokok saat ini, mengingat bahwa kemajuan zaman yang menuntut serba cepat dalam melakukan segala hal. Selain itu, dengan jangkauan wilayah yang luas seperti pada daerah Kalimantan Tengah, tentunya moda transportasi berupa kendaraan bermotor menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, dengan penggunaan kendaraan bermotor yang marak, maka menjadi potensi besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk dapat maksimal dalam penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak.  Penerapan paradigma New Public Service dalam pelayanan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang berbasis online merupakan salah satu perwujudan dari komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan dan kondisi yang terjadi pada masyarakat, terutama pada saat pandemi covid-19 ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan  berbasis digital atau dalam jaringan (online) . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan penerbitan surat kendaraan bermotor pada SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan konsep New Public Service dimana orintasi pelayanan dipusatkan pada kebutuhan masyarakat atau khususnya pengguna layanan, akan tetapi dalam proses penerapan konsep tersebut masih ditemukan berbagai kendala terutama mengenai fasiltas pendukung.

References

Dwidjoto, R,N. 2007. Analisis Kebijakan. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta

Dwiyanto, A. dkk. 2006-cetakan kedua. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

_____________________. 2008-cetakan ketiga. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

_____________________. 2003a-cetakan ketiga. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Temuan dari Survei Tata Pemerintahan dan Desentralisasi 2002 (GDS 2002). Yogyakarta: Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.

Indiahono, D. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dyinamic Policy Nalisys. Gava Media: Yogyakarta

Subarsono, AG. 2005. “Pelayanan Publik yang Efisien, Responsif dan Non Partisan” dalam Dwiyanto, Agus dkk. 2008-cetakan ketiga. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. Halaman: 135-172.

Sunarya, A. (2016). Reformasi Birokrasi Administrasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Mobile Technology Di Kantor Bersama Samsat Provinsi Jawa Timur. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2, hal. 445 – 462

Qasim, M., Ahmad, W., Yoshida, M., Gould, M., & Yasir, M. (2020). Analysis of the Worldwide Corona Virus (COVID-19) Pandemic Trend; A Modelling Study to Predict Its Spread. medRxiv.

Oltmann, S. (2016). Qualitative interviews: A methodological discussion of the interviewer and respondent contexts. Paper presented at the Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Published
2020-11-02