Dampak Otonomi Khusus pada Pembangunan Ekonomi di Papua

  • Marianus Lamere STISIP Silas Papare
Keywords: Otsus, Pembangunan Ekonomi, Papua

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) terhadap pembangunan ekonomi di Papua. Menggunakan metode campuran dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Otsus dalam memajukan sektor ekonomi lokal. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis data sekunder dari laporan pemerintah, serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Variabel utama yang dianalisis meliputi alokasi dana Otsus, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Otsus telah berhasil meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memberikan dorongan finansial signifikan, masalah ketimpangan, korupsi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi kebijakan dan pengawasan yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan dampak Otsus dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.

References

Afiff, S., & Lowe, C. (2021). Natural Resource Management and Sustainability in Papua: Challenges and Future Directions. Indonesian Journal of Development Studies, 38(4), 67-82.

Afiff, S., & Lowe, L. (2021). Local Empowerment in Economic Development: Evidence from Indonesia. Asian Social Science, 17(4), 20-29.

Agustina, A., Rianty, R., & Harjo, B. (2022). Endogenous Growth Theory and Regional Development: The Role of Human Capital in Indonesia. Regional Economic Review, 17(2), 112-125.

Agustina, A., Rianty, R., & Harjo, B. (2022). Endogenous Growth Theory and Regional Development: The Role of Human Capital in Indonesia. Regional Economic Review, 17(2), 112-125.

Agustina, N., Rahman, A., & Santoso, T. (2022). Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1), 45-60.

Aspinall, E. (2021). Papua's Insecurity: State Failure in an Indonesian Periphery. Asia Studies Journal, 27(3), 512-533.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Indikator Ekonomi Papua. Jakarta: BPS.

Bappenas. (2023). Pembangunan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Papua: Strategi dan Tantangan. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Creswell, J. W., & Creswell, D. J. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Sage Publications.

Crouch, H. (2018). Government and Society in Papua: Autonomy and Governance. Indonesian Quarterly Review, 46(2), 89-112.

MacGibbon, R. (2022). Corruption in Papua: Challenges to Development and Governance. Journal of Southeast Asian Studies, 30(1), 101-119.

Maharani, I., & Jati, M. (2020). Otonomi Khusus di Papua: Evaluasi dan Tantangan Pembangunan Ekonomi. Journal of Regional Autonomy, 5(4), 87-105.

Mujiburrahman. (2020). Special Autonomy in Papua: History, Policy, and Prospects for the Future. Journal of Indonesian Policy, 15(2), 145-163.

Papuan Voices. (2020). Papua and Special Autonomy: Voices from the Grassroots. Papuan Studies Review, 8(1), 53-72.

Resosudarmo, B. P., Mollet, J., Raya, U. R., & Kaiwai, H. (2020). Development in Papua after Special Autonomy: Challenges and Ways Forward. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 21(4), 324-345.

Tebay, N. (2012). Papua and Indonesia: A Continuing Struggle for Development. The Jakarta Post, 3(4), 23-31.

Widjojo, M. (2017). Building Economic Foundations in Papua: The Role of Otsus. Indonesian Development Review, 12(4), 67-82.

Widjojo, M. (2021). Otonomi Khusus dan Pembangunan Ekonomi Papua: Sebuah Tinjauan Kritis. Jurnal Pembangunan Daerah, 10(3), 34-56.

Widodo, S. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan: Studi Kasus di Berbagai Wilayah. Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 87-99.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Sage Publications.

Yin, X. (2018). Accountability in Local Governance: A Comparative Study of Regional Autonomy in Indonesia. International Journal of Public Administration, 41(11), 920-928.

Published
2024-11-20