Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang ?

Hendy Setiawan; Choirunnisa Choirunnisa; Rahma Puspita Ningrum

doi:10.47650/jglp.v4i2.305

Hendy Setiawan Universitas Gadjah Mada
Choirunnisa Choirunnisa Program Studi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Selamat Sri
Rahma Puspita Ningrum Universitas Gadjah Mada

DOI: https://doi.org/10.47650/jglp.v4i2.305

Keywords: Distorsi kebijakan, Otonomi Khusus, Kesejahteraan, Paradox of plenty

Abstract

Dua dekade pelaksanaan otonomi khusus belum memberikan perubahan signifikan bagi pembangunan yang ada di Aceh dan Papua. Ada semacam distorsi kebijakan otonomi khusus yang telah lama dijalankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat selama dua dekade otonomi khusus ini berjalan, sejauh mana kebijakan asimetris ini bekerja membenahi kesejahteraan yang ada di Aceh dan Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data melalu berbagai literatur relevan baik di media online, media resmi, maupun literatur lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari 1 Juli 2021 sampai 1 November 2021. Tahapan penelitian ini terdiri atas identifikasi masalah, penelusuran kepustakaan, maksud dan tujuan penelitian, pengumpulan data, analisa dan penafsiran data, serta pelaporan penelitian Hasilnya menunjukkan bahwa selama ini pelaksanaan otonomi khusus yang diikuti pengucuran dana otonomi khusus belum mampu merespon isu kesejahteraan yang ada di Aceh dan Papua. Kebijakan otonomi khusus cenderung mengalami distorsi selama dua dekade bagi kesejahteraan di Aceh dan Papua.

References

Atas, E., Dana, T., Khusus, O., Aceh, D. I., & Budiratna, H. (2020). Jurnal Indonesia Sosial Sains. Urnal Indonesia Sosial Sains, 1, 402–414.

Aziz, N. L. L., & Eng, M. (2019). Membangun Identitas Nasional Dalam Perspektif Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Masyarakat Indonesia, 45(1), 47–61. http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/884

Dardias, B. (2012). Menakar Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Kompas.

Dewi, E., & Nurzalikha, S. (2018). Returning Government Policy for Poverty Reduction in Aceh. IX(31), 40–49.

Dewi, N. L. G. S. K. (2021). Aktual justice. Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, 6(1), 101–120.

Fahmi, M., & Purnamadewi, Y. L. (2020). The Impact of Disparity in Infrastructure Development on Aceh ’ s Economic Performance : An Inter-Provincial Analysis. 66(2), 141–156.

Fiorillo, F., Giuranno, M. G., & Sacchi, A. (2021). Asymmetric decentralization: distortions and opportunities. In Economia Politica (Vol. 38, Issue 2). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/s40888-020-00211-7

Kambu, Y. (2019). Kehadiran Negara melalui Otonomi Khusus di Papu: Studi Kasus Dampak Otsus Pada Ekonomi Orang Asli Papua). Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

L, D. S. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh. 11(1), 65–83. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580

Marit, E. L., & Warami, H. (2018). Wacana “Papua Tanah Damai” Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua. Jurnal Ilmu Sosial FISIP Universitas Cenderawasih, 16(1), 41–46.

Pigai, N. (2014). SOLUSI DAMAI DI TANAH PAPUA (MENGUBUR TRAGEDI HAM DAN MENCARI JALAN KEDAMAIAN) 1 Natalius Pigai 2. Solusi Damai Di Tanah Papua (Mengubur Tragedi HAM Dan Mencari Jalan Kedamaian), 11(september 2013), 23–38. https://media.neliti.com/media/publications/72813-ID-solusi-damai-di-tanah-papua-mengubur-tra.pdf

Pratama, A. Y. (2015). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 10(1), 6–14. http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5434/2019

Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj

Radjab, S. (2013). Problem hak asasi manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah. Al-Daulah, 2(2), 223–240.

Resosudarmo, B. P., Mollet, J. A., Raya, U. R., & Kaiwai, H. (2014). Development in Papua after special autonomy. Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia, 433–459. https://doi.org/10.1355/9789814519175-025

Sukarniati, L., Ramadhona, F., & Lubis, A. (2004). Determinants of Local Original Income The Era of Special Autonomy for the Government of Aceh Province. 11(1), 93–107.

Susanti, S., & Fahlevi, H. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah ( Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(1), 189–191.

Tadjoeddin, M. Z. (2007). A future resource curse in Indonesia: The political economy of natural resources, conflict and development. CRISE Working Paper, November 2007, 1–43.

Tryatmoko, M. W. (2012). Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pascaorde Baru. Masyarakat Indonesia, 38(2), 269–296.

Zulham, T. (2015). The Impact of Special Autonomy on the Convergence of Regional Economic Growth in Aceh, Indonesia. ACEH INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 4(1).