Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program One Village One Product di Kabupaten Gowa

Latifa Nour Azizah; Juwanda Nawawi; A. M. Rusli

doi:10.47650/jglp.v5i2.917

Latifa Nour Azizah Magister Universitas Hasanuddin
Juwanda Nawawi Universitas Hasanuddin
A. M. Rusli Universitas Hasanuddin

DOI: https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.917

Keywords: Implementasi, Kebijakan, One Village One Product Program

Abstract

Program One Village One Product (OVOP) merupakan program inovatif guna mengidentifikasi suatu produk lokal yang dapat dikembangkan untuk kemudian didampingi dalam perluasan pasar. Program OVOP menggunakan pendekatan pengemba ngan potensi daerah untuk menghasilkan satu produk kearifan lokal berkelas global namun tetap memiliki ciri khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari Program OVOP dilihat dari Aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa. Penulisan ini menggunakan metode deksriktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan Teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program One Village, One Product di Kabupaten Gowa belum terlaksana dengan efektif dikarenakan tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat, sehingga terjadi ketidakjelasan prosedur dalam pelaksanaannya.

References

Akarberita.com (one village one product, program pemberdayaan desa di Gowa) pada 18 agustus 2020.

Ananda, C. F. (2018). Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan. Universitas Brawijaya Press.

Ali, F., & Alam, S. (2012). Studi kebijakan pemerintah. Refika Aditama.

Fred R. Schumann, PhD, (2016) University of Guam School of Business and Public Administration. A Study of One village one product (OVOP) and Workforce Development: Lessons for Engaging Rural Communities around the World.

Haris, S. (2004). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah. Yayasan Obor Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah .

Nusantoro, J. (2011). Model Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan klaster di Provinsi Lampung. In Prosiding Seminar Nasional & Internasional (Vol. 1, No. 1).

Panduan operasional 2010. Blue print one village one product. Deputi bidang pengkajian sumber daya UKMK.

Peraturan menteri perindustrian RI No. 78 tahun 2008 tentang peningkatan efektifitas pengembangan industri UMKM melalui pendekatan OVOP .

Rahmanurrasjid, A. (2008). Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah (Studi di Kabupaten Kebumen) (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Rasyid, M. R. (2000). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Mutiara Sumber Widya.

Thahir, B. (2019). Kebijakan sosial dan otonomi daerah. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2(2), 91-102.

Syaﬁie, I. K. (2022). Ilmu pemerintahan. Bumi Aksara.

Syaukani, H. R., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). Otonomi daerah dalam negara kesatuan. (No Title).

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Yamazaki, J. (2010). A Comparative Analysis of One Village One Product (OVOP) and its Replicability in International Development. Institute of Social Studies.

Yuliani, I. (2019). Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Uwais Inspirasi Indonesia.